Dinas PMD dan Balai Perhutanan Sosial Kampar Gelar Rapat Percepatan Penetapan Hutan Adat.

BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Hutan Adat di wilayah Kabupaten Kampar. Rabu. 11/11/2026.

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar bersama dengan Kepala Balai Perhutanan Sosial Kampar, serta dihadiri oleh unsur terkait, pendamping perhutanan sosial, serta perwakilan masyarakat hukum adat (MHA).

Rapat ini difokuskan untuk mendorong penyelesaian dan validasi data wilayah serta dokumen usulan tanah ulayat dan hutan adat yang ada di sejumlah kenegerian di Kabupaten Kampar. Langkah tersebut diambil guna mempercepat proses verifikasi administratif maupun teknis agar usulan dari masyarakat adat dapat segera diterbitkan legalitasnya oleh pemerintah pusat.

Dalam arahannya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam mendampingi masyarakat hukum adat. Sinergi lintas instansi dinilai krusial agar pengakuan hak atas tanah ulayat tidak menemui kendala di kemudian hari, terutama terkait penyelarasan peta wilayah dan tata batas kawasan.

Sementara itu, pihak Balai Perhutanan Sosial Kampar menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan intensif, mulai dari tahap identifikasi subjek hukum adat hingga pemetaan areal calon hutan adat di lapangan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam mengelola hutan secara lestari, sekaligus menjaga kearifan lokal seperti yang telah dibuktikan pada keberhasilan Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan serta Ghimbo Lidah dan Ghimbo Pomuan di Kenegerian Kampa.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan percepatan penetapan status hutan adat di Kabupaten Kampar dapat segera terealisasi sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan ekologis, serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat secara berkelanjutan