Pekanbaru- Gubernur Riau Abdul Wahid menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara BUMD Riau Pangan Bertuah dengan sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Kampar. Acara ini berlangsung di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, pada Senin (20/10/2025).

Kerja sama ini menjadi langkah nyata Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat sektor pangan lokal melalui pengembangan budidaya dan penanganan pasca panen komoditas cabai di desa-desa. Gubernur menekankan pentingnya membangun sinergi antara BUMD dan BUMDes demi mendorong kemandirian pangan dan memperkuat perekonomian desa.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Ini adalah momentum penting bagi kita semua," ujar Abdul Wahid.

Selama hampir delapan bulan menjabat, Abdul Wahid menyebutkan bahwa isu inflasi menjadi fokus perhatian pemerintahannya. Menurutnya, lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah Riau dalam beberapa bulan terakhir.

"Dari hari ke hari, kita terus mengalami tekanan inflasi. Penyebab utamanya adalah harga bahan pangan, terutama cabai," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi persoalan utama. Kurangnya produksi lokal menyebabkan harga melonjak setiap kali pasokan dari luar terganggu.

"Kita belum punya ketersediaan produksi sendiri dalam jumlah cukup. Jadi, kalau pasokan dari luar terhambat, harga langsung naik," tambahnya.

Dalam rangka mengurangi tekanan tersebut, Abdul Wahid memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau, Firdaus, untuk lebih aktif mendorong BUMDes agar berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana lonjakan harga cabai yang sempat menyentuh angka Rp100 ribu per kilogram menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

"Kondisi ini harus jadi pelajaran. Pasokan terbatas dari luar membuat harga tidak terkendali, dan ini merugikan masyarakat," jelasnya.

Melalui kolaborasi dengan Riau Pangan Bertuah, BUMDes di Kampar akan terlibat dalam pengelolaan hasil panen cabai. Abdul Wahid berharap sistem ini dapat memperkuat rantai distribusi pangan desa sekaligus menciptakan peluang usaha baru.

"Cabai bisa ditanam di pekarangan atau lahan yang tersedia. Dengan teknologi sederhana dan modal terjangkau, saya yakin BUMDes bisa menjalankannya," ujarnya optimistis.

Riau Pangan Bertuah nantinya akan menjadi penampung hasil produksi petani desa, sehingga mereka memiliki jaminan pasar dan harga yang lebih stabil. Model ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha desa dalam menstabilkan harga bahan pangan.

"Kampar akan kita jadikan pilot project. Kalau berhasil, program ini bisa direplikasi di daerah lain," katanya.

Tak hanya itu, Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen menyalurkan bantuan keuangan desa (bankeu) untuk mendukung ketahanan pangan mulai tahun depan.

"Insyaallah tahun depan kita siapkan anggaran untuk memperkuat pangan di desa. Jangan sampai kebutuhan pangan kembali langka," tegasnya.

Selain kerja sama BUMDes, Pemprov Riau juga menggandeng Tim Penggerak PKK dan Dinas Tanaman Pangan untuk membagikan bibit cabai kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan langsung. Program ini telah berjalan di berbagai daerah dan diharapkan memberi dampak dalam waktu dekat.

"Kita semua harus bergerak bersama. Dampaknya mungkin baru terasa dua atau tiga bulan ke depan, tapi ini langkah awal yang penting," tutupnya.